Loading...
link : Jabat Ketua Dewan Pembina GMBI, Kapolda Jabar Langgar UU Kepolisian
Jabat Ketua Dewan Pembina GMBI, Kapolda Jabar Langgar UU Kepolisian
Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan membenarkan bahwa ia merupakan Ketua Dewan Pembina Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Menurutnya, posisi itu ia jabat agar ormas tersebut beradab.
"Saya memang banyak membina. Tetapi saya membina agar mereka ini beradab. Bukan hanya satu, tapi banyak," kata Anton menjawab pertanyaan wartawan apakah dirinya merupakan dewan pembina GMBI atau bukan, Jumat (13/1/2017).
Apakah Boleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjabat di LSM dan Organisasi...?
Terkait hal tersebut bisa di lihat pada:
Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ("UU Kepolisian") yang menyatakan:
"Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian."
"Saya memang banyak membina. Tetapi saya membina agar mereka ini beradab. Bukan hanya satu, tapi banyak," kata Anton menjawab pertanyaan wartawan apakah dirinya merupakan dewan pembina GMBI atau bukan, Jumat (13/1/2017).
Link: http://ift.tt/2jcbkZa
Apakah Boleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjabat di LSM dan Organisasi...?
Terkait hal tersebut bisa di lihat pada:
Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ("UU Kepolisian") yang menyatakan:
"Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian."
Loading...
0px; padding: 0px">
Jadi, berdasarkan ketentuan hukum tersebut, seorang anggota kepolisian hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah dirinya mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.
Mengenai yang dimaksud dengan "jabatan di luar kepolisian" dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Kepolisian:
"Yang dimaksud dengan "jabatan di luar kepolisian" adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri."
Artinya, jabatan di luar kepolisian itu mencakup segala macam jabatan yang tidak mempunyai sangkut pautnya dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.
Selain itu secara tegas dan jelas dinyatakan pada:
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG
KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BAB III
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Terkait Etika Kelembagaan
Pasal 7 poin b dan c, selanjutnya pasal 16 poin d.
(1) Setiap Anggota Polri wajib:
b. menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;
c. menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural;
Paragraf 4
Etika Kepribadian
Pasal 16
Tidak diperbolehkan/dilarang :
d. menjadi pengurus dan/atau anggota lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan tanpa persetujuan dari pimpinan Polri.
***
Seperti diketahui, massa ormas GMBI melakukan penyerangan kepada FPI usai pemeriksaan Habib Rizieq Shihab di Polda Jabar pada Kamis (12/1/2017).
Publik menuntut pencopotan Irjen Anton Charliyan sebagai Kapolda Jabar karena menjabat Ketua Dewan Pembina GMBI.
Sumber | republished by (YM) Yes Muslim !
Jadi, berdasarkan ketentuan hukum tersebut, seorang anggota kepolisian hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah dirinya mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.
Mengenai yang dimaksud dengan "jabatan di luar kepolisian" dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Kepolisian:
"Yang dimaksud dengan "jabatan di luar kepolisian" adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri."
Artinya, jabatan di luar kepolisian itu mencakup segala macam jabatan yang tidak mempunyai sangkut pautnya dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.
Selain itu secara tegas dan jelas dinyatakan pada:
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG
KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BAB III
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Terkait Etika Kelembagaan
Pasal 7 poin b dan c, selanjutnya pasal 16 poin d.
(1) Setiap Anggota Polri wajib:
b. menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;
c. menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural;
Paragraf 4
Etika Kepribadian
Pasal 16
Tidak diperbolehkan/dilarang :
d. menjadi pengurus dan/atau anggota lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan tanpa persetujuan dari pimpinan Polri.
***
Seperti diketahui, massa ormas GMBI melakukan penyerangan kepada FPI usai pemeriksaan Habib Rizieq Shihab di Polda Jabar pada Kamis (12/1/2017).
Publik menuntut pencopotan Irjen Anton Charliyan sebagai Kapolda Jabar karena menjabat Ketua Dewan Pembina GMBI.
Demikianlah Artikel Jabat Ketua Dewan Pembina GMBI, Kapolda Jabar Langgar UU Kepolisian
Sekianlah artikel Jabat Ketua Dewan Pembina GMBI, Kapolda Jabar Langgar UU Kepolisian kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Jabat Ketua Dewan Pembina GMBI, Kapolda Jabar Langgar UU Kepolisian dengan alamat link https://kabarislam24jam.blogspot.com/2017/01/jabat-ketua-dewan-pembina-gmbi-kapolda.html
Loading...
Related Posts :
ADEM, Unggah Video Sambil Rangkul Kedua Istrinya, KH Arifin Ilham Sampaikan Pesan ini
0 Response to "Jabat Ketua Dewan Pembina GMBI, Kapolda Jabar Langgar UU Kepolisian"
Posting Komentar